Subscribe:

Rabu, 27 April 2011

NGO


Sejarah Singkat NGO
            
 Organisasi Non Pemerintahan (NGO) atau yang biasa disebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi non pemerintahan yang tidak mencari keuntungan materi, didirikan sukarela oleh masyarakat degan sekala lokal maupun internasional[1]. NGO adalah lembaga kemasyarakatan yang bertujuan melayani kepentingan masyarakat yang keanggotaannya secara sukarela. Didalam lingkup sejarah internasional, NGO berdiri sebagai lembaga Voluntir/ sukarela yang sudah berdiri sebelum abad ke 20. Di wilayah selatan organisasi non pemerintahan ini biasanya tumbuh dikarenakan gerakan-gerakan Progresif berupa yang memperjuangkan kemerdekaan dan pengembangan masyarakat. Contohnya adalah gerakan Gandhi di India yang memfokuskan diri pada pengembangan masyarakat di bidang kerajinan tenun dan pengembangan teknologi yang sampai saat ini masih terus berlangsung.
             
Sejarah NGO yang memiliki kawasan luas dimulai dari CARITAS pada perang dunia pertama yang kekuatannya sampai pada akhir perang dunia kedua, sejak saat inilah NGO memiliki peran penting dalam kegiatan Negara dan terus berkembang. Menurut John Clark sebelumnya NGO bersifat Progresif terhadap pemerintahan, artinya memfokuskan diri pada perjuangan untuk memperbaiki dan atau merubah sistem pemerintahan. namun perkembangan NGO pada tahun 1950-1960 lebih memfokuskan diri pada penyelesaian masalah-masalah kemiskinan. Tahun 1970 NGO semakin luas dan focus serta memiliki tujuan yang lebih spesifik. Setelah masa-masa ini, NGO berkembang dan memfokuskan diri pada bagaimana berbuat dan merubah ketidakadilan terhadap setiap manusia serta menyelesaikan masalah kemiskinan. Kemudian pada tahun 1980an NGO terus meningkat dan berkembang hingga membentuk gabungan dari berbagai NGO di berbagai belahan dunia yang berorientasi pada kegiatan-kegiatan bantuan baik didalam maupun diluar negeri.
            
 NGO dibedakan dalam beberapa aliran pemikiran[2] berdasarkan tinjauan sejarah menurut John Clark, yaitu sebagai lembaga Penyantunan dan Kesejahteraan, Organisasi Pengembangan Teknologi, Kontraktor pelayanan Umum, Agen Pembangunan Masyarakat, Organisasi Pengembangan Masyarakat Bawah, dan Kelompok Jaringan Advokasi.

Fungsi dan Tujuan LSM/NGO
            
 Tujuan dari didirikannya LSM adalah Keinginan untuk memperbaiki masyarakat dimana mereka hidup dengan cara menuntut perubahan dari para penguasa[3]. Sebagai kelompok yang mementingkan kepentingan masyarakat banyak, NGO bertanggung jawab terhadap fungsi dan perannya. Fungsi dari didirikannya NGO menurut Dawam adalah[4], yang pertama melakukan berbagai pelayanan dan  fungsi kemanusiaan, kedua menyampaikan aspirsi warga kepada pemerintah, memonitor implementasi Negara, menyediakan analisis dan konsultasi, memberikan peringatan kepada pemerintah, dan membantu memonitor implementasi perjanjian perang.

Didalam Negara demokrasi, NGO berkembang menjadi kelompok yang nenpunyai andil penting dalam pemerintahan, LSM bertindak sebagai pengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Negara, LSM menjadi pelayan kepentingan masyarakat.

Sumber Kekuatan NGO

           NGO/LSM mendapatkan sumber kekuatan untuk melakukan setiap kegiatannya dari Dana, dana sebagai penunjang berjalannya sistem keorganisasian dan kelangsungan kegiatan didalam LSM tersebut, dana untuk kegiatan LSM ini bersumber dari kerjasama dengan lembaga Donor, kemudian juga dengan beberapa elit pemerintahan, dan juga dengan massa didalamnya. Sumber yang kedua adalah Jaringan, semakin luas jaringan sebuah LSM akan meningkatkan sumber daya materiil baru untuk diadakannya kerjasama dengan NGO di Negara lain yang sejenis, serta melakukan tahapan kegiatan yang bersifat multinasional, sumber kekuatan yang ketiga adalah Informasi dan data, LSM harus memiliki sumber data yang valid dan reliable dalam menyampaikan aspirasi maasyarakat didalamnya. Data dan fakta menjadi satu-satunya sumber otentik yang wajib dimiliki LSM sebagai bukti lemahnya pemerintahan atau pelanggaran yang dilakukan Negara, karena LSM berada diposisi tengah antara rakyat dan pemerintah serta berperan aktif untuk melakukan pengoreksian terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Tipe-Tipe LSM
           
LSM dibagi menjadi tiga tipe menurut aplikasi ideologisnya, yaitu LSM plat Putih, Plat Merah dan LSM Plat Hitam[5]. LSM Plat Putih adalah lembaga Swadaya Masyarakat yang murni sesuai dengan ideologinya, memiliki pengaturan sistem organisasi yang baik dan berpegang teguh pada ideology dan tujuan utamanya. Jenis LSM plat putih ini banyak ditemui pada masa-masa awal adanya NGO sekitar 1970an yang bersifat Progresif dan mementingkan rakyat untuk sebuah perjuangan.
           
LSM Plat Merah adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang sudah terkontaminasi dengan politisasi-politisasi yang dilakukan elit-elit Negara. Hingga akhirnya sifat LSM semacam ini cenderung tidak lagi berdiri teguh pada ideologinya. Biasanya hal ini terjadi karena salah satunya pihak pemerintah atau pihat lain yang menumpang mampu memberikan dana operasional jalannya keorganisasian, sehingga dengan itu LSM dirasa perlu membalas jasa pemerintah atau donator utama LSM, bahayanya adalah apabila ini terus berjalan, maka lama kelamaan masyarakat secara luar akan kehilangan kepercayaan terhadap LSM, karena dianggap bersifat Pragmatis. Contohnya adalah ICMI buatan Soeharto.
            
 LSM Plat Hitam sudah lebih parah daripada LSM Plat Merah sebelumnya, jika LSM Plat Merah bersifat Pragmatis, maka LSM Plat Hitam ini bisa dikatakan Matrealistis, karena ideology yang dibangun berdasarkan persamaan sukarelawaa anggota sebagai tujuan utamanya hanyalah bersifat Simbolik, namun dalam Prakteknya sudah tidak lagi sejalan dengan ideologinya. LSM semacam ini menjadi alat pemerintah untuk mampu mempertahankan kekuasaannya.

Pola Hubungan LSM dengan Pemerintah
           
Pola hubungan antara LSM dengan Pemerintahan Menurut Rajesh Tondou adalah sesuai dengan rezim pemerintahan yang berlaku dalam Negara tempat LSM itu hidup, apabila LSM berada didalam Negara militer diktatoriat maka kekuatan LSM tersebut akan kuat untuk menjadi kaum penentang pemerintahan. Kemudian apabila LSM berada didalam Negara berpartai tunggal/ penganut komunisme, maka bersar kemungkinan kekuatan LSM menjadi rendah, karena biasanya LSM ditentang dan LSM hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Yang terakhir adalah Apabila LSM berada didalam Negara demokrasi liberal, maka LSM menjadi pendukung pemerintahan dalam bebepara hal dan menjadi organisasi yang independen dan Kritis terhadap banyak hal lainnya.
            
 Adapun beberapa pola pemerintahan menurut Prijono[6] didalam Handout Haniah Hanafie pola hubungan antara LSM dan Pemerintah dibagi menjadi tiga, yaitu pola hubungan Asosiasi, Paralel, dan Konfliktif. Pola hubungan Asosiasi adalah dimana LSM dan Pemerintah bekerja sejalan dan saling mendukung, pola hubungan ini menggambarkan kedekatan dan LSM hanyalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah pola hubungan Paralel, LSM dan Pemerintah sejajar, melakukan kegiatan bersama LSM dengan bantuan dari pemerintah dan begitu sebaliknya. Dan pola hubungan konfliktif adalah pola hubungan antara LSM dan pemerintah yang saling bertentangan, LSM selalu bertindak Kritis dan menjadi oposisi pemerintahan.

Sikap LSM terhadap Pemerintah

            Beberapa sikap yang dilakukan NGO terhadap pemerintahan yaitu sikap Oposisi, menyempurnakan dan merubah[7]. Sikap Oposisi adalah dimana LSM menentang kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan keinginan mereka untuk memberantas kemiskinan. Berarti sikap ini adalah sikap yang kontradiktif dengan pemerintahan, kemudian sikap menyempurnakan adalah sikap yang dilakukan untuk menyempurnakan apa apa yang belum sempat dipikirkan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan, dan ini cenderung membuat LSM menjadi pelengkap pemerintah. Yang terakhir adalah sikap merubah yang dilakukan LSM untuk memperbaiki kebijakan yang ada. 

Kesimpulan

            NGO/LSM adalah lembaga Sukarela yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas, kegiatan NGO secara garis besar secara normative sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pelaku Check and Balance dalam politik pemerintahan. NGO berkembang sesuai dengan Rezim yang berkembang didalam wilayah dimana NGO itu berdiri dan hidup. NGO menjadi kekuatan politik yang luar biasa ketika pola hubunganya dengan Pemerintah bersifat konfliktif dalam rezim yang lalim. Informasi, jaringan, dana dan basis masa yang dimiliki NGO menjadi sumber kekuatan yang mampu memperkuat pemerintahan dan atau malah bisa menggulingkan pemerintahan yang ada. Kekuatan NGO yang sebenarnya muncul ketika tipe NGO sudah pada tipe NGO plat Putih dengan ideology yang kuat.

            Seiring dengan perkembangan zaman, lama kelamaan banyak NGO yang merubah jalan ideologidnya kearah pragmatis. Yang berbahaya adalah ketika LSM sudah tidak lagi mampu menyampaikan aspirasi masyarakat kelompok tertentu dan terlena bujukan pemerintah. LSM seharusnya “membela yang benar bukan membela yang bayar”.

Dalam negara dunia ketiga seperti saat ini, contoh LSM plat putih memang sangat diharapkan mampu mendomples suara masyarakat serta mampu melakukan Oposisi, menyempurnakan, ataupun merubah kebijakan yang dianggap tak lagi sejalan.

LSM bukan Kiri bukan Juga kanan, tetapi ia diantaranya dan terfokus pada permasalahan ketidak adilan serta kemiskinan.



DAFTAR PUSTAKA

-         Haniah Hanafi dalam Handout Kekuatan Politik
-         Clark, John. 1995, NGO dan Pembangunan Demokrasi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta


[1] Haniah Hanafie, Handout Kekuatan-Kekuatan Politik, hlm.43
[2] John Clark, NGO dan Pembangunan Demokrasi, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995) hlm.43
[3] ibid
[4] Haniah Hanafie, Handout Kekuatan-Kekuatan Politik, hlm.46
[5] ibid
[6] ibid
[7] Haniah Hanafie, Handout Kekuatan-Kekuatan Politik, hlm.56